Skip to main content

Jakarta- Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi musim kemarau panjang yang diproyeksikan akan berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmennya menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian serta kesejahteraan petani di Indonesia,” ujar Menteri Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau tahun 2024 akan berlangsung panjang, mulai Juni hingga September, dengan puncaknya pada bulan Agustus.

Langkah-langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak awal masa jabatan Amran sebagai Menteri Pertanian pada Oktober 2023. Dengan proyeksi yang lebih ekstensif dari BMKG, Kementan memperkuat kesiapannya dengan meningkatkan program-program strategis.

“Beberapa inisiatif yang disiapkan Kementan antara lain peningkatan infrastruktur pompa untuk pengairan lahan sawah tadah hujan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimalisasi penggunaan lahan rawa, serta peningkatan kapasitas dan manajemen waduk/bendungan,” kata Amran.

Teknologi budidaya pertanian hemat air dan gerakan panen air hujan juga diperkenalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap dampak kekeringan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas tanam padi selama periode Oktober 2023 – April 2024 sebesar 6,55 juta hektare, mengalami penurunan 3,83 juta hektare atau 36% dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2015-2019 sebesar 10,39 juta hektare. Penurunan luas tanam ini mempengaruhi luas panen padi dan berdampak pada penurunan produksi padi nasional.

“Kementan bersama dengan stakeholder terkait akan terus mengawasi dan melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan kemarau dengan cermat untuk mengurangi dampak negatif musim kemarau terhadap produksi pangan nasional dan mempertahankan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat,” tutur Amran.

Saat ini, pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrem El Nino, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global. Hal ini menyebabkan restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan, serta potensi krisis pangan.

“Kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi, dan akses pangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam penyediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia,” kata Amran.

Sementara itu, pada tahun 2025, dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas (IE) 2045, Kementan akan fokus pada empat program utama: Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Dukungan Manajemen.

Target produksi komoditas pertanian pada tahun 2025 meliputi: padi sebesar 56,05 juta ton GKG, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334 ribu ton, cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641 ribu ton, tebu 36 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi/kerbau 405,44 ribu ton, dan daging ayam 4,0 juta ton.

Raker DPR: Mentan Amran Siapkan Program Keberlanjutan Produksi Pertanian

Jakarta- Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi musim kemarau panjang yang diproyeksikan akan berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmennya menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian serta kesejahteraan petani di Indonesia,” ujar Menteri Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau tahun 2024 akan berlangsung panjang, mulai Juni hingga September, dengan puncaknya pada bulan Agustus.

Langkah-langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak awal masa jabatan Amran sebagai Menteri Pertanian pada Oktober 2023. Dengan proyeksi yang lebih ekstensif dari BMKG, Kementan memperkuat kesiapannya dengan meningkatkan program-program strategis.

“Beberapa inisiatif yang disiapkan Kementan antara lain peningkatan infrastruktur pompa untuk pengairan lahan sawah tadah hujan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimalisasi penggunaan lahan rawa, serta peningkatan kapasitas dan manajemen waduk/bendungan,” kata Amran.

Teknologi budidaya pertanian hemat air dan gerakan panen air hujan juga diperkenalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap dampak kekeringan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas tanam padi selama periode Oktober 2023 – April 2024 sebesar 6,55 juta hektare, mengalami penurunan 3,83 juta hektare atau 36% dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2015-2019 sebesar 10,39 juta hektare. Penurunan luas tanam ini mempengaruhi luas panen padi dan berdampak pada penurunan produksi padi nasional.

“Kementan bersama dengan stakeholder terkait akan terus mengawasi dan melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan kemarau dengan cermat untuk mengurangi dampak negatif musim kemarau terhadap produksi pangan nasional dan mempertahankan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat,” tutur Amran.

Saat ini, pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrem El Nino, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global. Hal ini menyebabkan restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan, serta potensi krisis pangan.

“Kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi, dan akses pangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam penyediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia,” kata Amran.

Sementara itu, pada tahun 2025, dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas (IE) 2045, Kementan akan fokus pada empat program utama: Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Dukungan Manajemen.

Target produksi komoditas pertanian pada tahun 2025 meliputi: padi sebesar 56,05 juta ton GKG, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334 ribu ton, cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641 ribu ton, tebu 36 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi/kerbau 405,44 ribu ton, dan daging ayam 4,0 juta ton.

Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024

Pada tanggal 19 Juni 2024, seluruh pegawai Balai Besar Veteriner Maros berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini dilakukan secara telekonferensi melalui aplikasi Zoom dan dihadiri oleh para pegawai dari berbagai unit kerja.

Narasumber dan Materi Sosialisasi
Sosialisasi kali ini diperkaya dengan materi yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu:

  1. Kurniawan Affandi: Inspektur Investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
  2. Chrisna Adhitama: Pejabat Pemeriksa Gratifikasi Muda dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua narasumber memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya integritas dan pencegahan gratifikasi dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Arah Kebijakan dari Dirjen PKH
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sama dan bekerja keras demi meningkatkan nilai SPI agar mencapai kategori terjaga. Dirjen PKH mengajak seluruh ASN untuk:

  1. Berkomitmen: Menanamkan komitmen yang kuat dalam diri untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi.
  2. Bekerja Sama: Meningkatkan kerjasama antar pegawai untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berintegritas.
  3. Bekerja Keras: Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi untuk mencapai tujuan bersama.

Implementasi integritas yang konkrit dalam tugas sehari-hari akan sejalan dengan nilai yang diraih dalam SPI. Oleh karena itu, penting untuk memulai dengan membangun integritas dalam diri sendiri sehingga berdampak positif pada integritas di level organisasi.

Pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI)
Setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai alat ukur dan evaluasi integritas di instansi pemerintahan. SPI membantu memetakan risiko dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi. Manfaat dari SPI antara lain:

  1. Pemetaan Risiko: Mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu integritas dan upaya pencegahan korupsi.
  2. Evaluasi Kemajuan: Menilai kemajuan yang telah dicapai dalam upaya peningkatan integritas.
  3. Perbaikan Berkelanjutan: Memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan dalam menjaga integritas di lingkungan kerja.

Komitmen Balai Besar Veteriner Maros
Balai Besar Veteriner Maros berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan integritas dengan mengikuti arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam sosialisasi SPI. Kami percaya bahwa dengan integritas yang tinggi, kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Ayo Wujudkan Lingkungan Kerja yang Bersih dan Berintegritas!
Kami mengajak seluruh pegawai dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat mencapai tujuan ini dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang kami berikan.

Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023

Pada tanggal 29 Mei 2024, seluruh pegawai Balai Besar Veteriner Maros menghadiri kegiatan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara telekonferensi melalui aplikasi Zoom. Acara ini bertujuan untuk memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Besar Veteriner Maros memahami hasil survei dan dapat meningkatkan integritas kinerja balai.

Pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI)
Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen penting yang digunakan oleh Kementerian Pertanian untuk mengukur dan memetakan tingkat integritas di berbagai unit kerja. Dengan adanya SPI, kita dapat:

  1. Mengidentifikasi Area Perbaikan: Menemukan area yang membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan integritas.
  2. Meningkatkan Transparansi: Memastikan proses kerja yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  3. Mendorong Akuntabilitas: Menguatkan akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Komitmen Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas ASN dengan rutin melakukan pengawasan, penilaian, dan perbaikan. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain:

  1. Pengawasan Berkala: Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik.
  2. Penilaian Rutin: Melaksanakan penilaian integritas secara rutin melalui SPI untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai tingkat integritas di setiap unit kerja.
  3. Program Perbaikan: Mengimplementasikan program perbaikan berdasarkan temuan hasil survei untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan.

Implementasi Hasil SPI di Balai Besar Veteriner Maros
Hasil Survei Penilaian Integritas yang disosialisasikan ini akan menjadi dasar bagi Balai Besar Veteriner Maros untuk merumuskan langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan integritas kinerja. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:

  1. Pelatihan dan Edukasi: Memberikan pelatihan dan edukasi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
  2. Peningkatan Sistem Pengawasan: Mengembangkan dan memperkuat sistem pengawasan internal untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan.
  3. Mendorong Partisipasi Pegawai: Mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam melaporkan dan menangani kasus-kasus pelanggaran integritas.

Dengan memahami dan mengimplementasikan hasil Survei Penilaian Integritas, Balai Besar Veteriner Maros bertekad untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Melalui komitmen bersama, kami percaya bahwa integritas dapat terjaga dan ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan profesional.

Menteri Pertanian RI Serahkan Bantuan Senilai Rp410 Miliar untuk Bencana di Sulawesi Selatan

Makassar – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka dukungan penanganan bencana alam di Provinsi Sulawesi Selatan dan optimalisasi program pompanisasi. Acara ini dihadiri oleh para petani, penyuluh, Babinsa, Babinkamtib, Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, masyarakat umum, dan disambut oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fakrullah.

Dalam kunjungan ini, Menteri Pertanian memberikan bantuan pertanian pasca banjir dan program reguler senilai Rp410 Miliar serta pupuk subsidi senilai Rp2,5 Triliun. Selain itu, pemberian bantuan juga diberikan untuk bencana alam di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota diantaranya Luwu, Sidrap, Enrekang, Bone, Wajo, Pinrang dan Sinjai senilai Rp 48,3 Miliar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemberian bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Sebanyak 60 truk berisi bantuan diberangkatkan dari Kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk dapat disalurkan ke wilayah yang terdampak bencana alam di tujuh Kabupaten/Kota.

Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan turut mendukung pemulihan pasca bencana alam di Sulawesi Selatan dengan memberikan bantuan ternak kambing serta paket bantuan program produksi ternak dan program vaksinasi penyakit hewan, sehingga diharapkan masyarakat dapat kembali produktif dan kembali menggerakkan roda perekonomian di bidang peternakan.